TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Donald Trump menghentikan penggunaan pesawat militer untuk perjalanan luar negeri ketua DPR AS Nancy Pelosi, di tengah sengketa tembok perbatasan selama penutupan pemerintahan AS.
Donald Trump, dalam suratntya mengatakan bahwa perjalanan Pelosi ke Belgia, Mesir dan Afganistan akan ditunda, menurut laporan Reuters, 18 Januari 2019.
Baca: Berani Melawan Trump, Ini Sosok Ketua DPR Nancy Pelosi
Pelosi berencana untuk mengunjungi pasukan AS di Afganistan dengan singgah ke Brussels untuk pertemuan dengan NATO, kata juru bicara Drew Hammil. Namun perjalanan ke Mesir tidak dalam agenda.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi. Sumber: M. Scott Mahaskey/Politico
Perjalanan yang rencananya akan dilakukan pada akhir pekan belum diumumkan sebelum Trump merilis suratnya. Anggota parlemen sering tidak mempublikasikan perjalanan asing sebelum hari-H karena alasan keamanan, terutama ketika perjalanan melibatkan zona perang seperti dalam kasus ini.
"Karena penutupan pemerintahan, saya menyesal memberi tahu Anda bahwa perjalanan Anda ke Brussels, Mesir dan Afganistan telah ditunda," kata surat Trump.
Trump memberi tahu Pelosi bahwa dia bisa melakukan perjalanan dengan penerbangan sipil.
"Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyampaikan penghargaan & terima kasih kepada pria & wanita kami yang berseragam atas pengabdian & dedikasi mereka, dan untuk mendapatkan pengarahan singkat keamanan & intelijen nasional dari mereka yang berada di garis depan," kata Hammill di Twitter.
Ketua DPR AS biasanya menggunakan pesawat militer untuk perjalanan ke luar negeri dan atas dasar itulah Trump, sebagai panglima tertinggi, menggunakan wewenangnya.
"Dia (Trump) menangguhkan Pelosi untuk menggunakan fasilitas pesawat militer,yang harus disetujui oleh Departemen Pertahanan," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders.
Baca: Amerika Shutdown, Ketua DPR Minta Trump Tunda Pidato Awal Tahun
Pada hari Rabu, Nancy Pelosi menulis surat kepada Donald Trump yang menyarankan agar ia menunda pidato kenegaraannya pada 29 Januari karena masalah keamanan selama penutupan pemerintahan.
